apa yang dimaksud dengan oposisi
Pertanyaan
1 Jawaban
-
1. Jawaban ahidayat1285
Oposisi adalah pihak, tokoh, partai, atau koalisi partai yang berada di luar pemerintahan dan bertentangan secara ideologi atau kebijakan dengan pemerintahan.
Misalnya adalah Partai Demokrat yang menjadi oposisi ketika presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, dan juga sebaliknya.
Pembahasan:
Oposisi dapat menjadi partai pemerintah, dengan bergabung pada koalisi pemerintah atau memenangkan pemilihan umum sehingga menggantikan partai pemerintah. Begitu pula partai pemerintah dapat menjadi oposisi ketika kalah pemilihan umum.
Di Indonesia, sistem politik dengan oposisi sangat kuat pada masa Demokrasi Liberal (1950-1959). Partai besar masa iu seperti PNI, Masyumi, NU, Persis, dan PSI bergantian menjadi partai pemerintah dan oposisi.
Oposisi dan partai pemerintah biasanya bersifat berkebalikan dalam ideologi atau kebijakan. Misalnya, berfaham sekuler dengan religius, berfaham konservatif dengan liberal, berfaham intervensionis dengan isolasionis, dan sebaliknya.
Pada negara dengan sistem dua-partai, seperti di Amerika Serikat, oposisi hanya terdiri dari satu partai. Namun dalam sistem multipartai, dengan pemilihan yang bersifat proporsinal, maka oposisi biasanya terdiri dari banyak partai.
Pada negara dengan sistem pemerintahan parlementer seperti Inggris, pemimpin partai atau koalisi partai oposisi terkadang disebut “perdana menteri bayangan” (“Shadow prime minister”).
Pada pemerintahan yang bersifat totaliter, atau dipimpin oleh diktator, maka tidak terdapat oposisi. Hal ini karena semua pihak yang menentang pemerintahan akan diberangus dengan tokohnya dipenjara atau diasingkan.
Pelajari lebih lanjut:
1. Siasat atau politik yg diterapkan oleh Belanda untuk menghadapi perlawanan dari rakyat indonesia ialah…
https://brainly.co.id/tugas/21786802
2. Apa pengertian dari glasnost dan perestroika?
https://brainly.co.id/tugas/2214936
Detail Jawaban
Kelas: 9
Kode: 9.10.4
Mata pelajaran: IPS/Sejarah
Materi: Kelas 9 IPS Bab 4 - Indonesia pasca Pengakuan Kedaulatan (1950-1966)
Kata kunci: Oposisi, Demokrasi Liberal